Langsung ke konten utama

Kritik Publik

(Ilustrasi: jakeorr.co.uk)


"Words are loaded pistols", kata-kata itu seperti pistol penuh peluru, begitu menurut Jean-Paul Sartre. Saat kata jadi bicara, membuat lawan tersungkur tak berdaya. Malu dan terhina.

Tapi Sartre tidak sedang menasehati orang untuk “jaga bicara”. Karena dia sadar betul, bahwa manusia terlanjur "dikutuk bebas" (condemned to be free). Manusia itu bebas berkata apa saja. Jika sebaliknya justru bukanlah manusia.

Renungan filsafat Satre menemukan justifikasinya dalam iklim demokrasi. Semua orang bebas mengkritik. Berhak untuk tidak setuju dengan pikiran orang lain. Atau bahkan membuat "hinaan publik" dengan nada satire pada siapa saja, apalagi pejabat publik.

Di Amerika pernah ada seorang ketua DPR, Nancy Pelosi, yang nekad merobek-merobek pidato Presiden yang dianggapnya membual tentang kehebatan Amerika. Di sebuah parade, para pendemo bahkan berani mengarak boneka besar bewujud presiden AS yang lengkap dengan "big ass" sambil mempersilahkan para penonton untuk menendang “pantat Trump” sesuka hati.

Dalam iklim demokrasi, seorang pejabat publik tampaknya memang “dikutuk untuk dikritik”, dan sekaligus “diharamkan untuk emosi”. Sebab dalam kritik publik tidak ada yang personal. Karena sasaran kritik, hinaan, atau apapun namanya, memang bukan ditujukan untuk menyerang pribadinya, melainkan untuk jabatan publiknya.

Jangan Kehabisan Kata-Kata

“Ya tidak tahu, koq tanya saya?!” Kata-kata ini sangat terkenal. Menjadi satu-satunya jawaban khas seorang pejabat public yang terkesan menghindar dari pertanyaan kritis publik.

Idealnya, seorang pejabat publik adalah sosok pribadi yang kuat menahan kritik. Otak dan hatinya harus terbuat dari titanium yang kebal peluru. Telinganya harus setebal tembok baja agar bisa menahan hinaan dan cacian yang datang bertubi. Dan yang terpenting, jangan pernah kehabisan kata-kata. 

Dulu bung Karno pernah "diejek" serupa "kayu yang patah" setelah kalah adu cerdik politik dari sutan Sjahrir yang berhasil membentuk sistem parlementer. Tapi apa kata bung Karno; "seperti rotan, saya cuma bengkok tapi tidak patah". 

Agus Salim lebih parah lagi. Pernah disorak dengan suara "mbeeek, mbeeek" serupa kambing gegara jenggotnya yang panjang dalam sebuah forum pertmuan. Apa kata Agus Salim; "setahu saya ini forum manusia, kenapa ada kambing disini?!"

Sjahrir pernah diejek “kebarat-baratan” oleh bung Hatta. Sjahrir tahu itu setelah berbincang dengan anak-anak angkat nya saat di Banda Naira. Ejekan kebarat-baratan bisa diartikan “tidak tahu aturan”, atau “kurang adab ketimuran”. Tapi apa kata Sjahrir merespon; “apalagi Hatta, dia bermimpi saja dengan bahasa Belanda?!”

Para pendahulu bangsa ini punya cukup pikiran, karena itu mereka tidak pernah kehabisan kata-kata. Kritik, hinaan, cacian direspon sewajarnya. Kalaupun harus membalas maka dibalas lewat tangkisan kata-kata cerdas.

Dulu, di zaman SBY, para pendemo mengarak seekor sapi gemuk bertuliskan "sibuya". Hinaan satire itu pas banget karena memang  kebijakan-kebijakan pak SBY saat itu terkesan lambat. Dia juga peragu. Untung saja mantan presiden itu punya cukup pikiran. Dia tampak lebih sadar diri  bahwa resiko menjadi pejabat adalah dihina dan dikritik.

Sebaliknya, pejabat publik yang kurang kata-kata sudah tentu juga kurang isi kepalanya. Akibatnya, pribadinya sangat mudah goyah, rapuh seperti krupuk, melempem hanya gegara masuk angin. Pejabat yang pribadinya lemah akan mudah terjungkal. Gampang digulung emosi. Karena semua dianggapnya soal pribadi.

Seperti yang viral baru-baru ini, antara Rocky Gerung dan Silfester Matutina. Netizen menuliskan banyak komentar dengan judul “Rocky vs Silfester”. Sepintas orang mengira ada adegan tarung di ring tinju, ternyata keduanya terlibat adu debat, yang berujung emosi dari Silfester yang memaki-maki Rocky.

Di zaman medsos saat ini, hinaan dan cacian sudah jadi makanan harian. Dulu banyak beredar istilah “kadrun” atau kadal gurun. Muncul lagi “kodrun” atau kodok gurun. Atau yang sampai hari ini masih viral julukan “bajingan tolol” dari Rocky untuk Jokowi. Julukan-julukan itu sudah pasti berbau hinaan. Tapi kita harus menerimanya sebagai fakta politik hari ini. Sangat mungkin dapat menjadi vitamin untuk menambah tebal kesadaran berdemokrasi “civil society” di Indonesia.

Jika kesadaran berdemokrasi masyarakat sipil semakin kuat, akan lahir pejabat-pejabat public yang sadar akan status publiknya; mereka yang kuat pikirannya, cerdas otaknya, tebal kupingnya, kokoh jiwanya, dan yang tidak kehabisan kata-kata. Pejabat yang “sadar status kepublikannya” tidak akan terburu emosi, apalagi sampai menuntut masuk bui. Sebaliknya, dia akan tersenyum sambil menjawabnya dengan tangkisan kata-kata cerdas, dan yang pasti bukan kata-kata, “Ya tidak tahu, koq tanya saya?!”

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kekerasan Semalam dan Karnaval Kemerdekaan

Tanggal 30 Agustus 2025, Jakarta dan sejumlah kota besar Indonesia terbakar oleh amarah. Ribuan demonstran turun ke jalan, mengusung tuntutan yang kian hari kian membesar. Malamnya, kerusuhan pecah. Api menyala di hampir setiap pos polisi. Kepulan asap, suara sirene, dan retak kaca gedung menjadi saksi bahwa negara sedang berada di ambang krisis. Kekerasan berlangsung vulgar, terang-terangan, brutal. Namun, keesokan harinya, 31 Agustus, lanskap sosial berubah seketika. Di Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan hingga wilayah kampung-kampung, jalan-jalan dipenuhi warga. Lalu lintas riuh rendah oleh derap langkah jalan sehat, hiasan merah putih, bazar rakyat, dan selfie berjamaah. Suasana penuh euforia, seolah 24 jam sebelumnya tidak pernah ada luka. Tempo kerusuhan seketika berganti ritme karnaval. Fenomena kontras inilah yang menuntut pembacaan kritis. Bagaimana mungkin masyarakat dengan begitu cepat berpindah dari tragedi ke pesta, dari bara api ke bendera? Hannah Arendt, dalam pengamat...
Posting Komentar
Read more »

Tubuh Perempuan

  Di sebuah negeri yang katanya menjunjung adab ketimuran, seorang perempuan dicaci—bukan karena kebohongan, bukan karena kejahatan, tapi karena rahimnya. Kita menyaksikan, sekali lagi, bagaimana tubuh perempuan bukan miliknya. Ia adalah milik tafsir orang lain. Ia adalah milik negara, milik norma, milik bahasa yang sejak mula dirangkai oleh lidah-lidah lelaki. Ketika seorang perempuan diserang dengan kata “mandul,” kita tidak hanya menyaksikan hinaan, melainkan sebuah ingatan yang jauh, yang menggema dari peradaban lama, yang tak pernah benar-benar berlalu—di mana perempuan diukur dari fungsi reproduksi, seakan rahim adalah legitimasi kemanusiaan. Saya membaca berita itu dengan diam. Bukan karena tak marah. Tapi karena ini bukan hal baru. Ini hanya satu sobekan kecil dari gulungan kertas usang yang kita sebut sejarah. “Mandul” bukan sekadar kata. Ia adalah tanda. Ia menunjukkan sebuah pandangan dunia yang masih hidup dan bersuara. Pandangan yang menaruh kehormatan perempuan bukan ...
Posting Komentar
Read more »

Yang Terlupakan Di Sembilan Belas Dua Delapan

28 Oktober 1928 adalah momentum sejarah bangsa. Pada 97 tahun silam itu, di hari yang sama, sekelompok anak muda pernah berjanji: bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia! Mereka bersumpah dengan kesadaran tinggi yang melampaui perbedaan. Meski di antara mereka terbentang jurang ideologi, latar pendidikan, keyakinan, dan arah perjuangan yang tak selalu sejalan. Jika didalami, kongres pemuda bukan sekadar romantika sejarah. Di baliknya tersimpan denyut intelektual yang kompleks. Mohammad Yamin, sang peramu rumusan Sumpah Pemuda, berasal dari Padang Panjang, seorang sastrawan ulung yang mengimajinasikan bahasa Indonesia sebagai jembatan kesadaran kebangsaan. Amir Sjarifuddin, pemuda Tapanuli, seorang ahli hukum yang kritis dan radikal, kelak menjadi tokoh kiri yang terlibat dalam pergolakan politik 1948. Mohammad Roem, diplomat cerdas asal Temanggung, memilih jalur diplomasi dan Islam moderat, walau akhirnya harus berhadapan dengan rezim yang ia bela. Johannes Leim...
Posting Komentar
Read more »