Langsung ke konten utama

Kritik Publik

(Ilustrasi: jakeorr.co.uk)


"Words are loaded pistols", kata-kata itu seperti pistol penuh peluru, begitu menurut Jean-Paul Sartre. Saat kata jadi bicara, membuat lawan tersungkur tak berdaya. Malu dan terhina.

Tapi Sartre tidak sedang menasehati orang untuk “jaga bicara”. Karena dia sadar betul, bahwa manusia terlanjur "dikutuk bebas" (condemned to be free). Manusia itu bebas berkata apa saja. Jika sebaliknya justru bukanlah manusia.

Renungan filsafat Satre menemukan justifikasinya dalam iklim demokrasi. Semua orang bebas mengkritik. Berhak untuk tidak setuju dengan pikiran orang lain. Atau bahkan membuat "hinaan publik" dengan nada satire pada siapa saja, apalagi pejabat publik.

Di Amerika pernah ada seorang ketua DPR, Nancy Pelosi, yang nekad merobek-merobek pidato Presiden yang dianggapnya membual tentang kehebatan Amerika. Di sebuah parade, para pendemo bahkan berani mengarak boneka besar bewujud presiden AS yang lengkap dengan "big ass" sambil mempersilahkan para penonton untuk menendang “pantat Trump” sesuka hati.

Dalam iklim demokrasi, seorang pejabat publik tampaknya memang “dikutuk untuk dikritik”, dan sekaligus “diharamkan untuk emosi”. Sebab dalam kritik publik tidak ada yang personal. Karena sasaran kritik, hinaan, atau apapun namanya, memang bukan ditujukan untuk menyerang pribadinya, melainkan untuk jabatan publiknya.

Jangan Kehabisan Kata-Kata

“Ya tidak tahu, koq tanya saya?!” Kata-kata ini sangat terkenal. Menjadi satu-satunya jawaban khas seorang pejabat public yang terkesan menghindar dari pertanyaan kritis publik.

Idealnya, seorang pejabat publik adalah sosok pribadi yang kuat menahan kritik. Otak dan hatinya harus terbuat dari titanium yang kebal peluru. Telinganya harus setebal tembok baja agar bisa menahan hinaan dan cacian yang datang bertubi. Dan yang terpenting, jangan pernah kehabisan kata-kata. 

Dulu bung Karno pernah "diejek" serupa "kayu yang patah" setelah kalah adu cerdik politik dari sutan Sjahrir yang berhasil membentuk sistem parlementer. Tapi apa kata bung Karno; "seperti rotan, saya cuma bengkok tapi tidak patah". 

Agus Salim lebih parah lagi. Pernah disorak dengan suara "mbeeek, mbeeek" serupa kambing gegara jenggotnya yang panjang dalam sebuah forum pertmuan. Apa kata Agus Salim; "setahu saya ini forum manusia, kenapa ada kambing disini?!"

Sjahrir pernah diejek “kebarat-baratan” oleh bung Hatta. Sjahrir tahu itu setelah berbincang dengan anak-anak angkat nya saat di Banda Naira. Ejekan kebarat-baratan bisa diartikan “tidak tahu aturan”, atau “kurang adab ketimuran”. Tapi apa kata Sjahrir merespon; “apalagi Hatta, dia bermimpi saja dengan bahasa Belanda?!”

Para pendahulu bangsa ini punya cukup pikiran, karena itu mereka tidak pernah kehabisan kata-kata. Kritik, hinaan, cacian direspon sewajarnya. Kalaupun harus membalas maka dibalas lewat tangkisan kata-kata cerdas.

Dulu, di zaman SBY, para pendemo mengarak seekor sapi gemuk bertuliskan "sibuya". Hinaan satire itu pas banget karena memang  kebijakan-kebijakan pak SBY saat itu terkesan lambat. Dia juga peragu. Untung saja mantan presiden itu punya cukup pikiran. Dia tampak lebih sadar diri  bahwa resiko menjadi pejabat adalah dihina dan dikritik.

Sebaliknya, pejabat publik yang kurang kata-kata sudah tentu juga kurang isi kepalanya. Akibatnya, pribadinya sangat mudah goyah, rapuh seperti krupuk, melempem hanya gegara masuk angin. Pejabat yang pribadinya lemah akan mudah terjungkal. Gampang digulung emosi. Karena semua dianggapnya soal pribadi.

Seperti yang viral baru-baru ini, antara Rocky Gerung dan Silfester Matutina. Netizen menuliskan banyak komentar dengan judul “Rocky vs Silfester”. Sepintas orang mengira ada adegan tarung di ring tinju, ternyata keduanya terlibat adu debat, yang berujung emosi dari Silfester yang memaki-maki Rocky.

Di zaman medsos saat ini, hinaan dan cacian sudah jadi makanan harian. Dulu banyak beredar istilah “kadrun” atau kadal gurun. Muncul lagi “kodrun” atau kodok gurun. Atau yang sampai hari ini masih viral julukan “bajingan tolol” dari Rocky untuk Jokowi. Julukan-julukan itu sudah pasti berbau hinaan. Tapi kita harus menerimanya sebagai fakta politik hari ini. Sangat mungkin dapat menjadi vitamin untuk menambah tebal kesadaran berdemokrasi “civil society” di Indonesia.

Jika kesadaran berdemokrasi masyarakat sipil semakin kuat, akan lahir pejabat-pejabat public yang sadar akan status publiknya; mereka yang kuat pikirannya, cerdas otaknya, tebal kupingnya, kokoh jiwanya, dan yang tidak kehabisan kata-kata. Pejabat yang “sadar status kepublikannya” tidak akan terburu emosi, apalagi sampai menuntut masuk bui. Sebaliknya, dia akan tersenyum sambil menjawabnya dengan tangkisan kata-kata cerdas, dan yang pasti bukan kata-kata, “Ya tidak tahu, koq tanya saya?!”

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sekolah "Rakyat"

"Sekolah Rakyat", sebuah nama yang menggugah. Program baru 3 Kementerian di kabinet Prabowo ini seolah menggemakan cita luhur tentang pendidikan yang membumi. Namun di balik eufemisme itu, adakah kita sungguh-sungguh memahami “rakyat” yang kita sebut-sebut? Indonesia bukan hanya Jakarta, atau kota-kota di sekitarnya. Ia adalah gugusan ribuan pulau, tempat anak-anak berjalan berjam-jam melewati rimba, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung yang tak punya sinyal dan listrik, apalagi guru tetap. Di sana, pendidikan tidak pernah hadir sebagai hak, tapi sebagai harapan yang kadang kabur, kadang nyaris hilang sama sekali. Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan proyek-proyek besar yang diumumkan lewat konferensi pers dan baliho. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari irama itu: program yang katanya “revolusioner”, tapi tampak canggung membaca realitas di lua...
Posting Komentar
Read more »

Ijazah

Kita boleh percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tapi negeri ini mengajarkan bahwa jalan itu seringkali dibelokkan, harus melewati lorong hukum, berbelok ke prosedur, lalu menghilang dalam ruang-ruang sunyi kekuasaan. Di tengah semua itu, orang bertanya: Mana ijazah itu?   Pertanyaan itu sederhana. Bahkan terlampau sederhana hingga dianggap tidak penting. Tapi justru dalam kesederhanaannya, pertanyaan itu menyimpan luka. Luka dari rakyat yang merasa tidak diberi penjelasan, tidak diberi bukti, tidak diberi waktu untuk percaya dengan tenang.   Dan negara hanya diam. Meski berbagai klarifikasi dibuat. Oleh para petinggi kampus. Bahkan oleh tim kuasa hukum handal. Tapi tak satu pun dari semua itu yang benar-benar menjawab keinginan tulus dari rakyat biasa: Perlihatkan saja. Tunjukkan. Biar selesai.   Dalam Truth and Politics (1967) , Hannah Arendt menulis, “The result of a consistent and total substitution of lies for factual truth is not that the lie will...
Posting Komentar
Read more »

Intelektual Ilusif

Kisah Jesse dan Zibby dalam film berjudul Liberal Arts (2012) lebih dari sekedar dua persona yang berbeda secara gender, tapi mencerminkan dua dunia yang berbeda: antara dunia yang matang dan dunia yang masih tumbuh. Jesse, lelaki yang telah menua bersama buku-buku dan nostalgia kampusnya, bertemu Zibby, mahasiswi cerdas yang belum genap dua puluh. Di antara mereka, lahirlah percakapan: tentang puisi, musik klasik, dan hal-hal yang membuat hidup tampak lebih bernilai. Ada ketertarikan diantaranya. Sampai pada satu titik, saat Zibby mengundangnya tidur bersama, Jesse lalu menolaknya. Ia berkata pelan, "You’re smart and beautiful, but you’re also nineteen." Ia tahu, ada batas yang tak boleh dilangkahi, bahkan oleh cinta yang tampak sah. Karena tak semua yang bisa dilakukan, patut dilakukan. Sayangnya, di dunia nyata, tak semua Jesse memilih pergi. Di dunia kampus, tempat dimana ilmu selalu diasumsikan netral, di ruang-ruang kelas yang penuh dengan ajaran etik, sejarah tubuh, d...
Posting Komentar
Read more »