Ada yang bergetar samar dalam tubuh kekuasaan. Bukan debat di ruang sidang, bukan penolakan terhadap pasal yang timpang. Yang terdengar hanya suara digital: bling , bling , bling —dentang mesin slot virtual, sunyi namun presisi, berjalan di ponsel para legislator. Di layar mungil itulah, kuasa negara diam-diam bermain untung-untungan. PPATK menyebut angka: seribu lebih anggota DPR dan DPRD, dengan nilai transaksi mencapai Rp25 miliar. Tak ada satu pun undang-undang yang dilahirkan dari itu. Hanya deposit, withdrawal, dan harapan absurd akan keberuntungan. Mahkamah Kehormatan Dewan menyanggah: “Hanya dua orang,” katanya. Seolah yang sedikit tak berbahaya. Tapi kuasa, seperti kata Locke, tak diukur dari jumlah pelaku, melainkan dari sejauh apa ia menyimpang dari amanat rakyat. John Locke, dalam Two Treatises of Government , meletakkan negara pada kontrak sosial—kuasa politik berasal dari rakyat, dibatasi oleh hukum, untuk menjamin hak-hak kodrati manusia: hidup, kebebasan, dan milik. Ket...
Menulis adalah jalan keabadian