penAnotasi

Sudah baca RIP Bappenas untuk Banda 2025-2045?   Keputusan pemerintah menetapkan Banda sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) patut disambut suka cita. Lalu disusul launching buku Rencana Induk Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira Tahun 2025–2045 (RIP Bappenas). Seperti oase di padang pasir, dahaga ini terpuaskan setelah sekian lama ditunggu orang Banda di pinggiran pembangunan nasional. Perhatian serius dari pemerintah lewat dokumen perencanaan jangka panjang ini jelas kabar baik dan harus diapresiasi.   Pertanyaan di atas penting diajukan mengingat gagasan dan harapan besar untuk Banda yang sudah lama tercecer di grup-grup whatsapp dan facebook, kini menemukan jawabannya. Pembangunan beberapa sarana public seperti taman kota, lampu hias, fasilitas sanitasi bahkan sudah dimulai sejak tahun lalu (2025). Tapi entah ini berkah atau musibah, sayup-sayup kita dengar dari media massa lokal justru membuat miris hati dan curiga. Muncul berita berjudul, “Upah pe...

28 Oktober 1928 adalah momentum sejarah bangsa. Pada 97 tahun silam itu, di hari yang sama, sekelompok anak muda pernah berjanji: bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia! Mereka bersumpah dengan kesadaran tinggi yang melampaui perbedaan. Meski di antara mereka terbentang jurang ideologi, latar pendidikan, keyakinan, dan arah perjuangan yang tak selalu sejalan. Jika didalami, kongres pemuda bukan sekadar romantika sejarah. Di baliknya tersimpan denyut intelektual yang kompleks. Mohammad Yamin, sang peramu rumusan Sumpah Pemuda, berasal dari Padang Panjang, seorang sastrawan ulung yang mengimajinasikan bahasa Indonesia sebagai jembatan kesadaran kebangsaan. Amir Sjarifuddin, pemuda Tapanuli, seorang ahli hukum yang kritis dan radikal, kelak menjadi tokoh kiri yang terlibat dalam pergolakan politik 1948. Mohammad Roem, diplomat cerdas asal Temanggung, memilih jalur diplomasi dan Islam moderat, walau akhirnya harus berhadapan dengan rezim yang ia bela. Johannes Leim...

Tanggal 30 Agustus 2025, Jakarta dan sejumlah kota besar Indonesia terbakar oleh amarah. Ribuan demonstran turun ke jalan, mengusung tuntutan yang kian hari kian membesar. Malamnya, kerusuhan pecah. Api menyala di hampir setiap pos polisi. Kepulan asap, suara sirene, dan retak kaca gedung menjadi saksi bahwa negara sedang berada di ambang krisis. Kekerasan berlangsung vulgar, terang-terangan, brutal. Namun, keesokan harinya, 31 Agustus, lanskap sosial berubah seketika. Di Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan hingga wilayah kampung-kampung, jalan-jalan dipenuhi warga. Lalu lintas riuh rendah oleh derap langkah jalan sehat, hiasan merah putih, bazar rakyat, dan selfie berjamaah. Suasana penuh euforia, seolah 24 jam sebelumnya tidak pernah ada luka. Tempo kerusuhan seketika berganti ritme karnaval. Fenomena kontras inilah yang menuntut pembacaan kritis. Bagaimana mungkin masyarakat dengan begitu cepat berpindah dari tragedi ke pesta, dari bara api ke bendera? Hannah Arendt, dalam pengamat...

"Sekolah Rakyat", sebuah nama yang menggugah. Program baru 3 Kementerian di kabinet Prabowo ini seolah menggemakan cita luhur tentang pendidikan yang membumi. Namun di balik eufemisme itu, adakah kita sungguh-sungguh memahami “rakyat” yang kita sebut-sebut? Indonesia bukan hanya Jakarta, atau kota-kota di sekitarnya. Ia adalah gugusan ribuan pulau, tempat anak-anak berjalan berjam-jam melewati rimba, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung yang tak punya sinyal dan listrik, apalagi guru tetap. Di sana, pendidikan tidak pernah hadir sebagai hak, tapi sebagai harapan yang kadang kabur, kadang nyaris hilang sama sekali. Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan proyek-proyek besar yang diumumkan lewat konferensi pers dan baliho. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari irama itu: program yang katanya “revolusioner”, tapi tampak canggung membaca realitas di lua...

Kita boleh percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tapi negeri ini mengajarkan bahwa jalan itu seringkali dibelokkan, harus melewati lorong hukum, berbelok ke prosedur, lalu menghilang dalam ruang-ruang sunyi kekuasaan. Di tengah semua itu, orang bertanya: Mana ijazah itu?   Pertanyaan itu sederhana. Bahkan terlampau sederhana hingga dianggap tidak penting. Tapi justru dalam kesederhanaannya, pertanyaan itu menyimpan luka. Luka dari rakyat yang merasa tidak diberi penjelasan, tidak diberi bukti, tidak diberi waktu untuk percaya dengan tenang.   Dan negara hanya diam. Meski berbagai klarifikasi dibuat. Oleh para petinggi kampus. Bahkan oleh tim kuasa hukum handal. Tapi tak satu pun dari semua itu yang benar-benar menjawab keinginan tulus dari rakyat biasa: Perlihatkan saja. Tunjukkan. Biar selesai.   Dalam Truth and Politics (1967) , Hannah Arendt menulis, “The result of a consistent and total substitution of lies for factual truth is not that the lie will...

Kisah Jesse dan Zibby dalam film berjudul Liberal Arts (2012) lebih dari sekedar dua persona yang berbeda secara gender, tapi mencerminkan dua dunia yang berbeda: antara dunia yang matang dan dunia yang masih tumbuh. Jesse, lelaki yang telah menua bersama buku-buku dan nostalgia kampusnya, bertemu Zibby, mahasiswi cerdas yang belum genap dua puluh. Di antara mereka, lahirlah percakapan: tentang puisi, musik klasik, dan hal-hal yang membuat hidup tampak lebih bernilai. Ada ketertarikan diantaranya. Sampai pada satu titik, saat Zibby mengundangnya tidur bersama, Jesse lalu menolaknya. Ia berkata pelan, "You’re smart and beautiful, but you’re also nineteen." Ia tahu, ada batas yang tak boleh dilangkahi, bahkan oleh cinta yang tampak sah. Karena tak semua yang bisa dilakukan, patut dilakukan. Sayangnya, di dunia nyata, tak semua Jesse memilih pergi. Di dunia kampus, tempat dimana ilmu selalu diasumsikan netral, di ruang-ruang kelas yang penuh dengan ajaran etik, sejarah tubuh, d...

Ada yang bergetar samar dalam tubuh kekuasaan. Bukan debat di ruang sidang, bukan penolakan terhadap pasal yang timpang. Yang terdengar hanya suara digital: bling , bling , bling —dentang mesin slot virtual, sunyi namun presisi, berjalan di ponsel para legislator. Di layar mungil itulah, kuasa negara diam-diam bermain untung-untungan. PPATK menyebut angka: seribu lebih anggota DPR dan DPRD, dengan nilai transaksi mencapai Rp25 miliar. Tak ada satu pun undang-undang yang dilahirkan dari itu. Hanya deposit, withdrawal, dan harapan absurd akan keberuntungan. Mahkamah Kehormatan Dewan menyanggah: “Hanya dua orang,” katanya. Seolah yang sedikit tak berbahaya. Tapi kuasa, seperti kata Locke, tak diukur dari jumlah pelaku, melainkan dari sejauh apa ia menyimpang dari amanat rakyat. John Locke, dalam Two Treatises of Government , meletakkan negara pada kontrak sosial—kuasa politik berasal dari rakyat, dibatasi oleh hukum, untuk menjamin hak-hak kodrati manusia: hidup, kebebasan, dan milik. Ket...