"Sekolah Rakyat", sebuah nama yang menggugah. Program baru 3 Kementerian di kabinet Prabowo ini seolah menggemakan cita luhur tentang pendidikan yang membumi. Namun di balik eufemisme itu, adakah kita sungguh-sungguh memahami “rakyat” yang kita sebut-sebut?
Indonesia bukan hanya Jakarta, atau kota-kota di sekitarnya. Ia adalah gugusan ribuan pulau, tempat anak-anak berjalan berjam-jam melewati rimba, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung yang tak punya sinyal dan listrik, apalagi guru tetap. Di sana, pendidikan tidak pernah hadir sebagai hak, tapi sebagai harapan yang kadang kabur, kadang nyaris hilang sama sekali.
Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan proyek-proyek besar yang diumumkan lewat konferensi pers dan baliho. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari irama itu: program yang katanya “revolusioner”, tapi tampak canggung membaca realitas di luar radius Menara Saidah.
Bung Hatta, dalam napas perjuangannya, tidak pernah mengamini konsep pendidikan yang tercerabut dari akar sosiologisnya. Ia menekankan pentingnya kesadaran lokal sebagai dasar pembangunan bangsa. Dalam catatannya tentang koperasi, ia menulis bahwa rakyat tak butuh belas kasih, tapi pengakuan atas kemampuan mereka mengatur diri. Sekolah Rakyat, bila tak dibangun di atas penghormatan pada otonomi lokal, justru bisa menjadi penjara baru yang diam-diam menggiring rakyat pada satu bentuk ketergantungan baru—bergantung pada negara yang tak sungguh-sungguh memahami mereka.
Bung Sjahrir bahkan lebih tegas lagi. Ia melihat Indonesia sebagai negeri plural yang harus dipahami lewat pendekatan sosiologis yang sensitif dan partikular. Masyarakat pesisir, masyarakat gunung, masyarakat kota, semuanya memiliki jalan sejarah dan sistem nilai yang berbeda. Maka kebijakan nasional tak bisa menyapu rata, apalagi dalam hal pendidikan. "Demokrasi adalah pengakuan terhadap yang berbeda," katanya. Maka pendidikan, sebagai rahim demokrasi, mestinya tumbuh dari perbedaan, bukan memaksakan keseragaman.
Sayangnya, Sekolah Rakyat justru menjanjikan keseragaman. Ia menjadikan kemiskinan sebagai syarat masuk—dengan semangat karitatif yang membingkai rakyat miskin sebagai objek penderita, bukan subjek yang merdeka. Ia mengusung konsep asrama, seolah pemisahan dari lingkungan sosial akan menyelesaikan masalah struktural. Padahal anak-anak yang hidup di pesisir tidak hanya belajar dari ruang kelas; mereka belajar dari laut, dari musim, dari tradisi. Ketika anak-anak ini dibawa ke dalam sistem yang tak mengenali pengetahuan lokal, pendidikan bisa menjadi proses pencabutan akar, bukan penanaman harapan.
Dan kita pun kembali pada pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa sekolah ini didirikan? Dan oleh siapa ia dikelola?
Apakah negara telah membuka ruang dengar bagi para guru di pelosok? Bagi orang tua yang saban hari menjemput anaknya menyeberangi sungai, laut, teluk? Atau bagi pemuda kampung yang terpaksa pergi ke kota karena di desanya tak ada SMA? Ataukah, sekolah ini didesain untuk memenuhi hasrat administratif dan statistik semata—tentang “penurunan kemiskinan ekstrem”, “angka partisipasi sekolah”, atau “target SDGs”—yang kering dari makna hidup?
Kita lupa bahwa pendidikan adalah proses yang tak bisa diburu target. Ia membutuhkan kesabaran, kehadiran, dan yang paling penting: kerendahan hati untuk belajar dari rakyat itu sendiri.
Barangkali kita butuh lebih dari sekadar "Sekolah Rakyat". Kita butuh keberanian untuk mengakui bahwa negeri ini terlalu besar, terlalu rumit, terlalu majemuk, untuk ditangani dengan satu formula. Kita perlu desentralisasi yang sungguh—bukan hanya dalam pembagian anggaran, tetapi dalam cara berpikir dan mendengar. Kita perlu sistem pendidikan yang membiarkan anak-anak tumbuh dalam habitat sosial dan kultural mereka, sambil tetap terhubung dengan dunia yang lebih luas. Kita perlu kebijakan yang mendengarkan, sebelum bicara.
Maka sebelum Sekolah Rakyat dibangun, mari kita tanya: rakyat yang mana? suara siapa yang terdengar dalam rancangan itu?
Sebab bila tidak, sekolah ini akan jadi sekadar gema dari kekuasaan yang ingin tampak peduli—tapi tak benar-benar hadir. Dan bila rakyat hanya dijadikan slogan, mereka akan terus menjadi bayang-bayang yang dilupakan—dalam sekolah yang memakai nama mereka sendiri.
Komentar
Posting Komentar