Langsung ke konten utama

Yang Terlupakan Di Sembilan Belas Dua Delapan


28 Oktober 1928 adalah momentum sejarah bangsa. Pada 97 tahun silam itu, di hari yang sama, sekelompok anak muda pernah berjanji: bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia! Mereka bersumpah dengan kesadaran tinggi yang melampaui perbedaan. Meski di antara mereka terbentang jurang ideologi, latar pendidikan, keyakinan, dan arah perjuangan yang tak selalu sejalan.

Jika didalami, kongres pemuda bukan sekadar romantika sejarah. Di baliknya tersimpan denyut intelektual yang kompleks. Mohammad Yamin, sang peramu rumusan Sumpah Pemuda, berasal dari Padang Panjang, seorang sastrawan ulung yang mengimajinasikan bahasa Indonesia sebagai jembatan kesadaran kebangsaan. Amir Sjarifuddin, pemuda Tapanuli, seorang ahli hukum yang kritis dan radikal, kelak menjadi tokoh kiri yang terlibat dalam pergolakan politik 1948. Mohammad Roem, diplomat cerdas asal Temanggung, memilih jalur diplomasi dan Islam moderat, walau akhirnya harus berhadapan dengan rezim yang ia bela. Johannes Leimena, dokter asal Ambon, tetap teguh memperjuangkan kemanusiaan dan integritas publik hingga akhir hayat. SM. Kartosoewirjo, lahir dari idealisme Islam politik, harus berakhir di bedil eksekusi militer sebagai pendiri NII. Bahkan, Van der Plas, wakil pemerintah kolonial, yang secara ironis hadir menyaksikan tekad para pemuda yang nantinya justru menggulingkan bangsanya sendiri. 

Betapa warna-warninya mereka. Tapi pada saat yang sama, duduk satu meja, menyatukan lidah dan tekad, melahirkan janji suci bernama "Soempah Pemoeda". Menjadi satu bukan karena ingin seragam, tapi karena keberanian untuk menundukkan ego dan perbedaan.

 

Tapi sejarah justru menegur, setelah janji diucapkan, perjalanan bangsa tak serta-merta berjalan indah. Banyak dari mereka akhirnya berpisah jalan, berseberangan ideologi, bahkan saling berperang. Satu pelajaran: persatuan tidak pernah instan, tetapi upaya yang berterusan dan diperjuangkan. Persatuan bukan juga warisan, tapi pekerjaan untuk keabadian.

 

Disinilah ironi kita. Setelah hampir satu abad sejak janji diucapkan, bangsa ini kembali dan terus diuji. Bukan oleh penjajah berlaras panjang, melainkan oleh anak bangsa sendiri. Kita hari ini dikepung oleh bentuk penjajahan yang lebih halus: korupsi yang menjarah kejujuran, penyalahgunaan wewenang yang menistakan amanah, inkompetensi jabatan yang mengorbankan meritokrasi, serta pembangunan dan program-program pengembangan daerah yang dijadikan proyek politik, disulap menjadi jatah preman kekuasaan. Negeri ini semakin ramai bicara “persatuan,” tapi diam-diam terpecah oleh kepentingan pribadi dan kelompok. 


Kita menyebut diri pewaris semangat Sembilan Belas Dua Delapan, tapi banyak di antara kita justru memperjualbelikan sumpah janji itu; dengan proyek, jabatan, dan kekuasaan. Sumpah untuk bersatu kian tereduksi menjadi slogan kosong di upacara dan baliho. Padahal, jejak sejarah para pemuda 1928 justru melampaui perbedaan suku, agama, dan ideologi. Lalu mengapa generasi canggih hari ini justru gagal melampaui sekat-sekat itu?


Mungkin kita lupa bahwa “bersatu” bukan hanya soal mengucap janji, tapi menegakkan nilai. Mungkin kita lupa bahwa bersatu berarti menolak korupsi meski dilakukan oleh rekan separtai. Mungkin kita lupa bahwa bersatu berarti menegakkan kebenaran walau harus berhadapan dengan kekuasaan. Mungkin kita lupa bahwa bersatu berarti memberi tempat bagi yang kompeten, bukan karena bestfriend. Mungkin kita lupa bahwa bersatu berarti membangun negeri dengan tanggung jawab, bukan dengan proyek politik yang menambah kaya para makelar pembangunan.

 

Mari bertanya pada diri sendiri, masihkan kita setia pada sumpah itu? Ataukah kita sudah terlanjur menjualnya, diam-diam dan perlahan, di meja rapat, di lobi kekuasaan, dan di ruang gelap kepentingan?

 

“Yang terlupakan di 1928” adalah janji untuk menjaga nalar sehat dan moral bangsa. Karena di atas akal sehat, jujur dan tanggung jawablah negeri ini dilahirkan.

 

 

Tulisan ini direproduksi berulang-kali pada setiap tanggal 28 Oktober. Disesuaikan dengan konteks yang semakin kompleks.


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jaga Banda (bagian 1)

Sudah baca RIP Bappenas untuk Banda 2025-2045?   Dokumen setebal 422 halaman itu adalah kelanjutan dari keputusan pemerintah menetapkan Banda sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang harus diapresiasi. Agenda nasional ini seperti oase di padang pasir bagi orang Banda yang menunggu sejak lama di pinggiran pembangunan nasional.  Sudah cukup banyak gagasan dan harapan besar untuk Banda didiskusikan di grup-grup whatsapp dan facebook, juga tulisan-tulisan bernas lewat buku dan artikel opini di media massa,  dan semua itu kini  hadir di depan mata . Tapi pertanyaan di atas tetap penting diajukan, mengingat proses   pembangunan beberapa sarana public seperti taman kota, lampu hias, fasilitas sanitasi yang dimulai sejak tahun 2025 sudah selesai dikerjakan. Penting, karena  proyek-proyek itu seharusnya selalu berada dalam pengawasan publik sejak awal agar tidak menyimpang atau bahkan salah arah. Lalu,   sayup-sayup kita dengar di media massa l...

Kekerasan Semalam dan Karnaval Kemerdekaan

Tanggal 30 Agustus 2025, Jakarta dan sejumlah kota besar Indonesia terbakar oleh amarah. Ribuan demonstran turun ke jalan, mengusung tuntutan yang kian hari kian membesar. Malamnya, kerusuhan pecah. Api menyala di hampir setiap pos polisi. Kepulan asap, suara sirene, dan retak kaca gedung menjadi saksi bahwa negara sedang berada di ambang krisis. Kekerasan berlangsung vulgar, terang-terangan, brutal. Namun, keesokan harinya, 31 Agustus, lanskap sosial berubah seketika. Di Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan hingga wilayah kampung-kampung, jalan-jalan dipenuhi warga. Lalu lintas riuh rendah oleh derap langkah jalan sehat, hiasan merah putih, bazar rakyat, dan selfie berjamaah. Suasana penuh euforia, seolah 24 jam sebelumnya tidak pernah ada luka. Tempo kerusuhan seketika berganti ritme karnaval. Fenomena kontras inilah yang menuntut pembacaan kritis. Bagaimana mungkin masyarakat dengan begitu cepat berpindah dari tragedi ke pesta, dari bara api ke bendera? Hannah Arendt, dalam pengamat...