Politik Reduktif VS Politik Saintifik

Politik reduktif itu politik yang mengalami pendangkalan makna. Ia dangkal karena terjebak kedalam isu-isu murahan, perkara rekaan atau rekayasa yang tidak bermutu. Kasak-kusuk untuk kepentingan sesaat, dan senantiasa menebar surga untuk para pemburu amplop tipis yang bahagia dengan recehan.

Politikus reduktif selalu bermain pada level akar dan selamanya disana. Dia tahu betul rendahnya intelektualitas orang awam yang mudah dipermainkan hanya dengan janji kata-kata, sambil mengkonstruksi profil pujaannya berdasarkan asumsi, lalu membangun narasi lawan hanya berdasarkan dugaan dan curiga.

Sebaliknya, Politik saintifik adalah politik yang mengedepankan rasionalitas, strategik, cerdas, mempertontonkan keindahan paradigma, refleksif, bukan provokatif. Mengagungkan moralitas bukan banalitas ketamakan, mengutamakan budaya malu berbuat curang bukan “malu hati yang palsu”, itu.

Politikus jenis ini sadar bahwa posisinya mungkin tak seindah sinetron korea, tapi gagasannya membahana, menukik ke jantung problematika masyarakat. Bicaranya bukan sekedar kata melainkan kumpulan afirmasi-kritik atas peristiwa konkret yang dibutuhkan warga untuk kesejahteraan dan keadilan. Meski, lagi-lagi, dia sadar betul sangat mungkin terkalahkan oleh kuasa uang dan sang pemilik tahta.

Sekarang coba cermati, termasuk kategori manakah aksi politik kita hari-hari ini? Jika masuk kedalam kategori reduktif, maka perlu waspada, sebab boleh jadi yang didapat hanyalah kesia-siaan, kenaifan. Maka benarlah Nietzsche yang mengatakan “dunia politik memang dekat dgn kenaifan”. Atau Machiavelli yang menempatkan “politik di luar wilayah etika”. Siapa menang dia berkuasa, siapa kalah habis perkara. Politik jadi miskin makna, karena hanya soal menang-kalah, untung-rugi, atau yang dapat amplop dan yang tidak.

Semoga saja aksi-diskusi-narasi politik kita, khususnya di Banda Naira, termasuk kategori saintifik. Artinya masih ada yang bersedia menebar harapan dari pribadi-pribadi yang rasional, berpikiran jernih, dan berorientasi pada tujuan mulia, sebagaimana politik yang didambakan Aristoteles sebagai “cetusan kesempurnaan rasionalitas sekaligus moralitas manusia”.

Banda Naira, 27 November 2024

Ditulis di dapur rumakope Banda Naira sambil termenung….diam.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kekerasan Semalam dan Karnaval Kemerdekaan

Tanggal 30 Agustus 2025, Jakarta dan sejumlah kota besar Indonesia terbakar oleh amarah. Ribuan demonstran turun ke jalan, mengusung tuntutan yang kian hari kian membesar. Malamnya, kerusuhan pecah. Api menyala di hampir setiap pos polisi. Kepulan asap, suara sirene, dan retak kaca gedung menjadi saksi bahwa negara sedang berada di ambang krisis. Kekerasan berlangsung vulgar, terang-terangan, brutal. Namun, keesokan harinya, 31 Agustus, lanskap sosial berubah seketika. Di Jakarta, Surabaya, Malang, bahkan hingga wilayah kampung-kampung, jalan-jalan dipenuhi warga. Lalu lintas riuh rendah oleh derap langkah jalan sehat, hiasan merah putih, bazar rakyat, dan selfie berjamaah. Suasana penuh euforia, seolah 24 jam sebelumnya tidak pernah ada luka. Tempo kerusuhan seketika berganti ritme karnaval. Fenomena kontras inilah yang menuntut pembacaan kritis. Bagaimana mungkin masyarakat dengan begitu cepat berpindah dari tragedi ke pesta, dari bara api ke bendera? Hannah Arendt, dalam pengamat...

Sekolah "Rakyat"

"Sekolah Rakyat", sebuah nama yang menggugah. Program baru 3 Kementerian di kabinet Prabowo ini seolah menggemakan cita luhur tentang pendidikan yang membumi. Namun di balik eufemisme itu, adakah kita sungguh-sungguh memahami “rakyat” yang kita sebut-sebut? Indonesia bukan hanya Jakarta, atau kota-kota di sekitarnya. Ia adalah gugusan ribuan pulau, tempat anak-anak berjalan berjam-jam melewati rimba, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung yang tak punya sinyal dan listrik, apalagi guru tetap. Di sana, pendidikan tidak pernah hadir sebagai hak, tapi sebagai harapan yang kadang kabur, kadang nyaris hilang sama sekali. Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan proyek-proyek besar yang diumumkan lewat konferensi pers dan baliho. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari irama itu: program yang katanya “revolusioner”, tapi tampak canggung membaca realitas di lua...

Ijazah

Kita boleh percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tapi negeri ini mengajarkan bahwa jalan itu seringkali dibelokkan, harus melewati lorong hukum, berbelok ke prosedur, lalu menghilang dalam ruang-ruang sunyi kekuasaan. Di tengah semua itu, orang bertanya: Mana ijazah itu? Pertanyaan itu sederhana. Bahkan terlampau sederhana hingga dianggap tidak penting. Tapi justru dalam kesederhanaannya, pertanyaan itu menyimpan luka. Luka dari rakyat yang merasa tidak diberi penjelasan, tidak diberi bukti, tidak diberi waktu untuk percaya dengan tenang. Dan negara hanya diam. Meski berbagai klarifikasi dibuat. Oleh para petinggi kampus. Bahkan oleh tim kuasa hukum handal. Tapi tak satu pun dari semua itu yang benar-benar menjawab keinginan tulus dari rakyat biasa: Perlihatkan saja. Tunjukkan. Biar selesai. Dalam Truth and Politics (1967) , Hannah Arendt menulis, “The result of a consistent and total substitution of lies for factual truth is not that the lie will...

penAnotasi

Cari Blog Ini