penAnotasi

"Sekolah Rakyat", sebuah nama yang menggugah. Program baru 3 Kementerian di kabinet Prabowo ini seolah menggemakan cita luhur tentang pendidikan yang membumi. Namun di balik eufemisme itu, adakah kita sungguh-sungguh memahami “rakyat” yang kita sebut-sebut? Indonesia bukan hanya Jakarta, atau kota-kota di sekitarnya. Ia adalah gugusan ribuan pulau, tempat anak-anak berjalan berjam-jam melewati rimba, menyeberangi laut dengan perahu bocor, atau tinggal di kampung-kampung yang tak punya sinyal dan listrik, apalagi guru tetap. Di sana, pendidikan tidak pernah hadir sebagai hak, tapi sebagai harapan yang kadang kabur, kadang nyaris hilang sama sekali. Kita telah lama hidup dalam negara yang sibuk memproduksi solusi dari atas. Seakan semua permasalahan pendidikan bisa diselesaikan dengan proyek-proyek besar yang diumumkan lewat konferensi pers dan baliho. Sekolah Rakyat menjadi bagian dari irama itu: program yang katanya “revolusioner”, tapi tampak canggung membaca realitas di lua...

Kita boleh percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tapi negeri ini mengajarkan bahwa jalan itu seringkali dibelokkan, harus melewati lorong hukum, berbelok ke prosedur, lalu menghilang dalam ruang-ruang sunyi kekuasaan. Di tengah semua itu, orang bertanya: Mana ijazah itu?   Pertanyaan itu sederhana. Bahkan terlampau sederhana hingga dianggap tidak penting. Tapi justru dalam kesederhanaannya, pertanyaan itu menyimpan luka. Luka dari rakyat yang merasa tidak diberi penjelasan, tidak diberi bukti, tidak diberi waktu untuk percaya dengan tenang.   Dan negara hanya diam. Meski berbagai klarifikasi dibuat. Oleh para petinggi kampus. Bahkan oleh tim kuasa hukum handal. Tapi tak satu pun dari semua itu yang benar-benar menjawab keinginan tulus dari rakyat biasa: Perlihatkan saja. Tunjukkan. Biar selesai.   Dalam Truth and Politics (1967) , Hannah Arendt menulis, “The result of a consistent and total substitution of lies for factual truth is not that the lie will...